MASIH BANYAK GURU GAGAP TEKNOLOGI, LPMP PRIHATIN

UKG - Ujian Kompetensi Guru online yang pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa masalah dalam hal teknis maupun non teknis. Hal ini membuat kalangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah merasa prihatinan karena ternyata masih banyak guru yang gagap teknologi (Gaptek) pada saat mengikuti uji kompetensi guru secara online. Kepala LPMP Kalimantan Tengah, Krisnayadi Toendan mengatakan dari hasil UKG  hari pertama banyak guru yang tidak bisa mengoperasikan komputer dan fasilitas internet, terutama guru yang sudah lanjut usia.

Hal tersebut harus disikapi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar bisa memberikan pelatihan dengan memprogramkan kegiatan, sehingga ke depan tidak ada lagi guru yang tidak mengerti kemajuan teknologi modern seperti sekarang ini. Namun semua itu akan percuma dan tidak akan ada gunanya dibuat serta diprogramkan pelatihan kalau kemauan para guru untuk belajar dan memahami komputer sama sekali tidak ada, meski hampir semua sekolah di daerah telah memiliki komputer.

Seharusnya guru yang sudah memiliki sertifikasi dan menerima tunjangan profesi dapat memanfaatnya tunjangan yang ada untuk meningkatkan kemampuan baik kursus komputer, diklat maupun yang berguna meningkatkan kompetensi. Akan tetapi justru sebaliknya, kebanyakan guru mempunyai pola pikir, tunjangan sertifikasi digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif.

Baca selengkapnya »

Pembayaran Pensiun PNS Bebankan Anggaran Negara

Pembayaran pensiun para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa sangat membebankan anggaran negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan memberikan perhatian khusus pada masalah ini.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Suprijanto mengungkapkan, saat ini pemerintah memiliki dua pilihan, yakni pembiayaan dengan pay as you go, dan pembiayaan penuh (fully funded).
Menurut dia, fully funded memerlukan anggaran besar pada awalnya. "Karena kalau fully funded itu besar, bisa ratusan triliun. Tapi idealnya fully funded, karena kita masyarakat besar," kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (31/7/2012) malam.

Menurut dia, saat ini pemerintah telah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerapkan pembiayaan tersebut. "Pada 1900 berapa itu, kita pernah terapkan. Kita terapkan fully funded selama periode 10 tahun. Tapi dana yang terkumpul habis," katanya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, jika dipaksakan, maka fully funded juga dapat menekan anggaran negara. Pasalnya, jika angkatan kerja habis, dan para pensiun lebih banyak dari angkatan kerja, maka dana yang terkumpul tidak sanggup untuk menopang pembiayaan.
"Seperti di Eropa. Eropa jebol karena fiskal enggak kuat menanggung itu, karena pakai fully funded. Angkatan kerja mereka sedikit yang pensiun banyak," tukas dia. (okezone)

Baca selengkapnya »