On The Job Learning - OJL yang dilaksanakan Pengawas UPT TK dan SD Kecamatan Ngadirojo sudah mencapai tahap pelaporan. Direncanakan tanggal 9 Oktober 2012 akan dilaksanakan pelaporan / presentasi OJL di kota Malang secara bergiliran dari berbagai Kabupaten. Sdr. Drs. SUGIHARTO dan MISGIYANTO, S.Pd. yang mewakili pelaporan / presentasi OJL - On The Job Learning dari UPT TK dan SD Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Banyak sekali faktor dan materi yang harus disiapkan. Mulai dari PTS, Supervisi dan LKPS. Dan batasan waktu pengumpulan materi hanya 3 bulan. Dari semua materi yang sudah ter-rekam dan sudah disiapkan, kami dokumentasikan supaya jika ada dari teman pengawas lain ingin mencari materi On The Job Learning - OJL bisa mengunduh di sini.
Minggu, 07 Oktober 2012
Jumat, 05 Oktober 2012
Pesangon Pensiun bukan gaji pensiun, dibayar satu kali.
Informasi tetang Pesangon Pensiun sudah beredar dikalangan pegawai negeri sipil, berita tersebut menjadi pembicaraan yang hangat setiap harinya. Para pegawai negeri sipil yang akan pensiun kedepan, tidak lagi
menerima pensiunan (uang/gaji) mereka setiap bulan. Tapi Pemerintah akan langsung
memberikan pesangon sekaligus, seperti pensiun karyawan di Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berlaku. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang terkait pemberian
langsung pesangon PNS yang pensiun, yang sudah diterbitkan yaitu No:50/PMK.010/2012 tentang Iuran dan manfaat pensiun.
Seperti di kutip dari :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 50/PMK.010/2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 343/KMK.017/1998 TENTANG IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
NOMOR: 50/PMK.010/2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 343/KMK.017/1998 TENTANG IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
Pasal 26 ayat (3)
Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
Namun belum diketahui secara pasti kapan ini (Permenkeu tentang pesangon pensiun) akan terlaksana. Dan berita tentang UU ASN terbaru Oktober tahun 2012 belum sampai pada kami.
Sabtu, 08 September 2012
KEMENDIKBUD MENGEVALUASI KURIKULUM SD-SMA
Banyak persoalan yang muncul pada dunia pendidikan seperti buku pelajaran siswa SD berbau gambar kekerasan, pornografi dan sebagainya. Mendikbud melakukan tindakan preventif dengan program evaluasi kurikulum.
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sedang mengevaluasi kurikulum pendidikan yang berlaku saat
ini, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Evaluasi ini
melibatkan tokoh pendidikan, tokoh agama, masyarakat, psikolog, dan
sejumlah kalangan lain.
Evaluasi itu dilakukan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, karena banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan. ”Misalnya, mengapa anak-anak sekolah sering tawuran? Apakah pendidikan karakternya kurang? Waktu senggangnya terlalu banyak? Atau faktor lain,” kata Nuh. Melalui evaluasi, nanti akan diketahui akar persoalan dan solusinya.
Begitupun dengan kemampuan bahasa Inggris di kalangan siswa yang umumnya masih kurang. Padahal, pelajaran Bahasa Inggris disampaikan setidaknya enam tahun pada jenjang SMP dan SMA, bahkan ada yang mulai sekolah dasar.
Dievaluasi pula jumlah mata pelajaran di sekolah yang dinilai terlalu banyak. Di SMA saja, jumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa sekitar 17 mata pelajaran.
”Apakah perlu sebanyak itu? Lalu apa hasilnya bagi peningkatan kualitas siswa? Ini yang sedang dievaluasi,” kata Nuh.
Efektivitas pembelajaran
Evaluasi itu dilakukan, kata Nuh, untuk efektivitas pembelajaran. Karena itu, selain evaluasi, juga dilakukan uji coba dan perbandingan di sejumlah sekolah dengan mengubah jam belajar dari 23 jam per minggu menjadi 30 jam.
”Tapi jumlah mata pelajaran dikurangi atau dipadatkan dengan cara digabung,” kata Nuh yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom.
Secara keseluruhan, evaluasi kurikulum itu meliputi standar isi, proses, evaluasi, dan kompetensi.
Agar evaluasi bersifat independen dan hasilnya akurat, kata Nuh, berbagai profesi dan keahlian dilibatkan. Di sisi lain, Kemdikbud juga membentuk tim evaluasi sendiri. Hasil evaluasi kedua tim ini nantinya akan dipadukan untuk mencari solusi terbaik.
Jika nanti digunakan kurikulum baru, kurikulum itu juga bukan adaptasi dari kurikulum asing karena tidak akan selalu sesuai untuk kondisi di Indonesia. ”Dari kajian kami, sekolah yang full day cenderung lebih bagus hasilnya. Anak-anak jelas kegiatannya,” kata Nuh.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, karena evaluasi masih berlangsung, sampai saat ini belum ada keputusan tentang rencana penambahan jam belajar.
Meski demikian, uji coba menambah jam belajar siswa sudah dilakukan di sejumlah sekolah.
”Sedang dikaji kemungkinan jumlah mata pelajaran dikurangi atau digabung untuk mengurangi beban siswa,” kata Hamid.
Evaluasi itu dilakukan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, karena banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan. ”Misalnya, mengapa anak-anak sekolah sering tawuran? Apakah pendidikan karakternya kurang? Waktu senggangnya terlalu banyak? Atau faktor lain,” kata Nuh. Melalui evaluasi, nanti akan diketahui akar persoalan dan solusinya.
Begitupun dengan kemampuan bahasa Inggris di kalangan siswa yang umumnya masih kurang. Padahal, pelajaran Bahasa Inggris disampaikan setidaknya enam tahun pada jenjang SMP dan SMA, bahkan ada yang mulai sekolah dasar.
Dievaluasi pula jumlah mata pelajaran di sekolah yang dinilai terlalu banyak. Di SMA saja, jumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa sekitar 17 mata pelajaran.
”Apakah perlu sebanyak itu? Lalu apa hasilnya bagi peningkatan kualitas siswa? Ini yang sedang dievaluasi,” kata Nuh.
Efektivitas pembelajaran
Evaluasi itu dilakukan, kata Nuh, untuk efektivitas pembelajaran. Karena itu, selain evaluasi, juga dilakukan uji coba dan perbandingan di sejumlah sekolah dengan mengubah jam belajar dari 23 jam per minggu menjadi 30 jam.
”Tapi jumlah mata pelajaran dikurangi atau dipadatkan dengan cara digabung,” kata Nuh yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom.
Secara keseluruhan, evaluasi kurikulum itu meliputi standar isi, proses, evaluasi, dan kompetensi.
Agar evaluasi bersifat independen dan hasilnya akurat, kata Nuh, berbagai profesi dan keahlian dilibatkan. Di sisi lain, Kemdikbud juga membentuk tim evaluasi sendiri. Hasil evaluasi kedua tim ini nantinya akan dipadukan untuk mencari solusi terbaik.
Jika nanti digunakan kurikulum baru, kurikulum itu juga bukan adaptasi dari kurikulum asing karena tidak akan selalu sesuai untuk kondisi di Indonesia. ”Dari kajian kami, sekolah yang full day cenderung lebih bagus hasilnya. Anak-anak jelas kegiatannya,” kata Nuh.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, karena evaluasi masih berlangsung, sampai saat ini belum ada keputusan tentang rencana penambahan jam belajar.
Meski demikian, uji coba menambah jam belajar siswa sudah dilakukan di sejumlah sekolah.
”Sedang dikaji kemungkinan jumlah mata pelajaran dikurangi atau digabung untuk mengurangi beban siswa,” kata Hamid.
sumber : kompas.com
Minggu, 05 Agustus 2012
MASIH BANYAK GURU GAGAP TEKNOLOGI, LPMP PRIHATIN
UKG - Ujian Kompetensi
Guru online yang pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa masalah dalam hal teknis maupun non teknis. Hal ini membuat kalangan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Kalimantan Tengah merasa prihatinan karena ternyata masih banyak guru
yang gagap teknologi (Gaptek) pada saat mengikuti uji kompetensi guru secara online. Kepala LPMP Kalimantan Tengah, Krisnayadi Toendan mengatakan dari hasil UKG hari pertama banyak guru yang tidak bisa mengoperasikan komputer dan fasilitas internet, terutama guru yang sudah lanjut usia.
Hal tersebut harus disikapi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar bisa memberikan pelatihan dengan memprogramkan kegiatan, sehingga ke depan tidak ada lagi guru yang tidak mengerti kemajuan teknologi modern seperti sekarang ini. Namun semua itu akan percuma dan tidak akan ada gunanya dibuat serta diprogramkan pelatihan kalau kemauan para guru untuk belajar dan memahami komputer sama sekali tidak ada, meski hampir semua sekolah di daerah telah memiliki komputer.
Seharusnya guru yang sudah memiliki sertifikasi dan menerima tunjangan profesi dapat memanfaatnya tunjangan yang ada untuk meningkatkan kemampuan baik kursus komputer, diklat maupun yang berguna meningkatkan kompetensi. Akan tetapi justru sebaliknya, kebanyakan guru mempunyai pola pikir, tunjangan sertifikasi digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif.
Rabu, 01 Agustus 2012
Pembayaran Pensiun PNS Bebankan Anggaran Negara
Pembayaran pensiun para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa sangat membebankan anggaran negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan memberikan perhatian khusus pada masalah ini.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Suprijanto mengungkapkan, saat ini pemerintah memiliki dua pilihan, yakni pembiayaan dengan pay as you go, dan pembiayaan penuh (fully funded).
Menurut dia, fully funded memerlukan anggaran besar pada awalnya. "Karena kalau fully funded itu besar, bisa ratusan triliun. Tapi idealnya fully funded, karena kita masyarakat besar," kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (31/7/2012) malam.
Menurut dia, saat ini pemerintah telah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerapkan pembiayaan tersebut. "Pada 1900 berapa itu, kita pernah terapkan. Kita terapkan fully funded selama periode 10 tahun. Tapi dana yang terkumpul habis," katanya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, jika dipaksakan, maka fully funded juga dapat menekan anggaran negara. Pasalnya, jika angkatan kerja habis, dan para pensiun lebih banyak dari angkatan kerja, maka dana yang terkumpul tidak sanggup untuk menopang pembiayaan.
"Seperti di Eropa. Eropa jebol karena fiskal enggak kuat menanggung itu, karena pakai fully funded. Angkatan kerja mereka sedikit yang pensiun banyak," tukas dia. (okezone)
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Suprijanto mengungkapkan, saat ini pemerintah memiliki dua pilihan, yakni pembiayaan dengan pay as you go, dan pembiayaan penuh (fully funded).
Menurut dia, fully funded memerlukan anggaran besar pada awalnya. "Karena kalau fully funded itu besar, bisa ratusan triliun. Tapi idealnya fully funded, karena kita masyarakat besar," kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (31/7/2012) malam.
Menurut dia, saat ini pemerintah telah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerapkan pembiayaan tersebut. "Pada 1900 berapa itu, kita pernah terapkan. Kita terapkan fully funded selama periode 10 tahun. Tapi dana yang terkumpul habis," katanya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, jika dipaksakan, maka fully funded juga dapat menekan anggaran negara. Pasalnya, jika angkatan kerja habis, dan para pensiun lebih banyak dari angkatan kerja, maka dana yang terkumpul tidak sanggup untuk menopang pembiayaan.
"Seperti di Eropa. Eropa jebol karena fiskal enggak kuat menanggung itu, karena pakai fully funded. Angkatan kerja mereka sedikit yang pensiun banyak," tukas dia. (okezone)
Senin, 30 Juli 2012
Aplikasi Soal UKG Online 2012 Pedagogik dan Profesional
Contoh Soal UKG Online 2012 Pedagogik dan Profesional
Selasa, 24 Juli 2012
NRG - NOMOR REGISTRASI GURU
NRG - Nomor Registrasi Guru
Banyak sekali dari guru-guru yang belum tau tentang NRG dan berapa Nomor Registrasi Guru yang seharusnya mereka miliki. Di sini kami mencoba membantu memberikan link agar anda dapat menemukan NRG anda. Jadi anda tidak perlu susah - susah harus bertanya kemana.
link NRG (Nomor Registrasi Guru) klik di sini
Ujian CPNS Serentak 8 September 2012
JAKARTA - Sebanyak 14.560 kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah, dan 4.126 CPNS dari pendidikan kedinasan akan diperebutkan dalam ujian serentak yang akan dilaksanakan pada 8 September 2012 mendatang di sekitar 90 titik.
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menyatakan, meskipun pada anggaran APBN 2012 2012 dialokasikan penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang.
“Tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang memenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium. Sementara 14.560 CPNS yang akan direkrut itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu pemerintah daerah,” jelas Ramli E Naibaho seperti dikutip Tribunnews.com dari laman Setkab, Selasa (24/7/2012).
Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan. “Jadi meskipun ada daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai tetap data di Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN), yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) nasional. Nantinya, semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya, sehingga proses rerkutmen kali ini diharapkan berlangsung dengan sangat fair.
Dalam plaksanaan testing, Ramli mengatakan bahwa materi testing adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi bidang, dilakukan oleh masing-masing instansi. “Kalau guru, yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Menjawab wartawan, Ramli mengatakan bahwa yang akan mengumumkan hasil ujian tetap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium 10 PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak Kementerian PAN dan RB dan BKN. Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak akan mengeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” ujarnya.
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menyatakan, meskipun pada anggaran APBN 2012 2012 dialokasikan penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang.
“Tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang memenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium. Sementara 14.560 CPNS yang akan direkrut itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu pemerintah daerah,” jelas Ramli E Naibaho seperti dikutip Tribunnews.com dari laman Setkab, Selasa (24/7/2012).
Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan. “Jadi meskipun ada daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai tetap data di Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN), yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) nasional. Nantinya, semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya, sehingga proses rerkutmen kali ini diharapkan berlangsung dengan sangat fair.
Dalam plaksanaan testing, Ramli mengatakan bahwa materi testing adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi bidang, dilakukan oleh masing-masing instansi. “Kalau guru, yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Menjawab wartawan, Ramli mengatakan bahwa yang akan mengumumkan hasil ujian tetap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium 10 PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak Kementerian PAN dan RB dan BKN. Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak akan mengeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” ujarnya.
Senin, 23 Juli 2012
CARA / TEKNIS PELAKSANAAN UKG ONLINE
Registrasi Peserta UKG
1. Registrasi peserta dilakukan pada hari pelaksanaan ujian 30 menit sebelum pelaksanaan UKG online.
2. Persyaratan yang wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat registrasi yaitu:
- Format kartu peserta UKG (dapat dicetak melalui aplikasi publikasi peserta UKG)
- Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir kepala sekolah
- KTP asli
3. Mengisi format registrasi yang telah disediakan oleh Panitia Kabupaten/Kota.
4. Melakukan login pada komputer.
5. Mengisi perbaikan data individu (data individu wajib diisi seluruhnya).
Aturan Pelaksanaan UKG
1. Setiap ruangan ujian online diisi minimal 20 peserta.
2. Ujian dilakukan serentak dan setiap hari maksimal 3 gelombang per ruangan.
3. Waktu yang disediakan setiap gelombang ujian adalah 150 menit dengan rincian :
- 30 menit untuk registrasi dan latihan menggunakan sistem ujian online yang dipandu oleh tim teknis, dan
- 120 menit untuk ujian kompetensi yang sesungguhnya.
- 30 menit untuk registrasi dan latihan menggunakan sistem ujian online yang dipandu oleh tim teknis, dan
- 120 menit untuk ujian kompetensi yang sesungguhnya.
4. Diantara setiap gelombang diberikan waktu istirahat 30 menit.
5. Tim teknis mengarahkan dan membantu peserta dalam menggunakan sistem ujian online pada 30 menit pertama saat peserta dalam ruangan ujian.
6. Setiap peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flash disk, external hardisk, dan lain-lain) ke dalam ruangan ujian.
7. Setiap peserta wajib mengikuti ujian sendiri dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta uji kompetensi dinyatakan gugur.
8. Tim teknik mempersiapkan laboraturium komputer (client-server) sudah ON, maksimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan ujian.
Untuk contoh aplikasi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) dapat didownload di sini
Jumat, 20 Juli 2012
DAFTAR PESERTA PLPG TAHAP 9 TAHUN 2012
Pelaksanaan PLPG 2012 Tahap 9 ini merupakan tahap terakhir. Jadwal diadakan pada tanggal 28
Juli – 6 Agustus 2012. Berikut ini daftar peserta Kabupaten dan Kota :
dari kabupaten lain juga bisa diunduh pada link berikut ini
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Bangkalan
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Banyuwangi
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Blitar
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Gresik
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Jombang
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Madiun
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Magetan
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Malang
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Nganjuk
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Ngawi
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Pamekasan
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Pasuruhan
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Ponorogo
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Trenggalek
Daftar peserta PLPG tahap 9 kab. Tulungagung
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Batu
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Blitar
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Kediri
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Madiun
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Malang
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Pasuruhan
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Probolinggo
Daftar peserta PLPG tahap 9 kota Surabaya