Kamis, Maret 28, 2013
UPT TK DAN SD KECAMATAN NGADIROJO
Berikut ini Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional 2012/2013 :
Kamis, 28 Maret 2013
Jumat, 22 Maret 2013
FORMASI REKRUTMEN CPNS JATIM 2013 PALING BANYAK PADA TENAGA TEKNIS KESEHATAN
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan rekrut
2503 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam rekrutmen Agustus 2013 ini.
Usulan itu sudah disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Jatim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). “Usulan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita," ujar Kepala BKD Jawa Timur, Akmal Boedianto, Selasa (19/3/2013)
Akmal mengatakan, dari usulan 2.503 CPNS, formasi yang paling banyak adalah tenaga teknis kesehatan. Jumlahnya mencapai 2.006 pegawai. Seperti tenaga perawat, bidan, dokter spesialis dan operator alat-alat kesehatan di rumah sakit. "Sisanya untuk tenaga teknis yang ada di SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Jatim," sambung Akmal yang pernah menjabat sekretaris DPRD Jatim tersebut.
Melihat rekrutmen pada 2010 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan jatah 283 CPNS dari Kemenpan dan RB. Dari kuota 283 tersebut, 97 CPNS untuk tenaga kesehatan, dan 186 CPNS untuk tenaga teknis sebagaimana Surat Keputusan Menpan dan RB, tertanggal 21 Juli Nomor 278.F/M.PAN/RB/07/2010.
Sedangkan pada rekrutmen CPNS pada 2012 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan kuota 148 CPNS. Namun dari jumlah itu, hanya terisi sebanyak 114 formasi yang terdiri dari 58 tenaga kesehatan dan 56 tenaga teknis.”Rekrutmen CPNS tahun 2013 ini adalah rekrutmen kedua setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat,” kata Akmal.
Selain membuka untuk formasi umum, Pemprov Jatim juga berencana mengangkat pegawai honorer katagori K2 menjadi CPNS. “Tapi berapa formasi yang diberikan, kita belum tahu. Yang jelas kuota didasarkan pada kebutuhan masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah,” katanya.
Format tersebut berbeda dengan model rekruitmen CPNS sebelumnya, di mana pemerintah pusat menetapkan kuota nasional terlebih dahulu. Setelah itu, baru disebar merata di setiap instansi.
Pengangkatan honorer K2 berbeda dengan pengangkatan honorer. Untuk dapat diangkat, K2 wajib mengikuti tes dan mereka yang lolos tes berhak diangkat sebagai CPNS. Jadi yang diangkat sebabagi CPNS belum tentu semuanya. “Jadi pengangkatan mereka berdasar hasil tes. Makanya pengangkatan honorer K2 dilakukan secara bertahap, mulai 2013 sampai 2014 nanti,” jelas Akmal.
Kriteria honorer K2, yakni mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat berwenang, dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan hingga saat ini masih bekerja secara terus menerus. Usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
Saat ini, pegawai honorer K2 menumpuk untuk posisi guru, perawat, dan tenaga teknis. Di Jatim, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu. Karena di Surabaya saja jumlah K2 mencapai sekitar 3.200, di mana sebagian besar adalah guru.
Akmal menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS Juni nanti menggunakan sistem computer assisted tes (CAT). Yakni, pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer. Pihaknya, kata Akmal, sudah menyiapkan model tes tersebut. “Tahun lalu, sistem tes dengan CAT hampir kita lakukan. Tapi tak jadi, karena tiba-tiba ada moratorium,” pungkasnya. (suarasurabaya.net)
Akmal mengatakan, dari usulan 2.503 CPNS, formasi yang paling banyak adalah tenaga teknis kesehatan. Jumlahnya mencapai 2.006 pegawai. Seperti tenaga perawat, bidan, dokter spesialis dan operator alat-alat kesehatan di rumah sakit. "Sisanya untuk tenaga teknis yang ada di SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Jatim," sambung Akmal yang pernah menjabat sekretaris DPRD Jatim tersebut.
Melihat rekrutmen pada 2010 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan jatah 283 CPNS dari Kemenpan dan RB. Dari kuota 283 tersebut, 97 CPNS untuk tenaga kesehatan, dan 186 CPNS untuk tenaga teknis sebagaimana Surat Keputusan Menpan dan RB, tertanggal 21 Juli Nomor 278.F/M.PAN/RB/07/2010.
Sedangkan pada rekrutmen CPNS pada 2012 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan kuota 148 CPNS. Namun dari jumlah itu, hanya terisi sebanyak 114 formasi yang terdiri dari 58 tenaga kesehatan dan 56 tenaga teknis.”Rekrutmen CPNS tahun 2013 ini adalah rekrutmen kedua setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat,” kata Akmal.
Selain membuka untuk formasi umum, Pemprov Jatim juga berencana mengangkat pegawai honorer katagori K2 menjadi CPNS. “Tapi berapa formasi yang diberikan, kita belum tahu. Yang jelas kuota didasarkan pada kebutuhan masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah,” katanya.
Format tersebut berbeda dengan model rekruitmen CPNS sebelumnya, di mana pemerintah pusat menetapkan kuota nasional terlebih dahulu. Setelah itu, baru disebar merata di setiap instansi.
Pengangkatan honorer K2 berbeda dengan pengangkatan honorer. Untuk dapat diangkat, K2 wajib mengikuti tes dan mereka yang lolos tes berhak diangkat sebagai CPNS. Jadi yang diangkat sebabagi CPNS belum tentu semuanya. “Jadi pengangkatan mereka berdasar hasil tes. Makanya pengangkatan honorer K2 dilakukan secara bertahap, mulai 2013 sampai 2014 nanti,” jelas Akmal.
Kriteria honorer K2, yakni mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat berwenang, dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan hingga saat ini masih bekerja secara terus menerus. Usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
Saat ini, pegawai honorer K2 menumpuk untuk posisi guru, perawat, dan tenaga teknis. Di Jatim, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu. Karena di Surabaya saja jumlah K2 mencapai sekitar 3.200, di mana sebagian besar adalah guru.
Akmal menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS Juni nanti menggunakan sistem computer assisted tes (CAT). Yakni, pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer. Pihaknya, kata Akmal, sudah menyiapkan model tes tersebut. “Tahun lalu, sistem tes dengan CAT hampir kita lakukan. Tapi tak jadi, karena tiba-tiba ada moratorium,” pungkasnya. (suarasurabaya.net)
Kamis, 14 Maret 2013
Jumat, 08 Maret 2013
APLIKASI PENDATAAN DIKDAS - DAPODIK 2013
Aplikasi Pendataan
Jika anda sudah pernah menginstall versi 1.13.0.0, anda cukup mendownload patch v 1.13.0.1 untuk mengupgrade versi aplikasi..bmp)
Kamis, 07 Maret 2013
Senin, 11 Februari 2013
JADWAL UN SD ( UJIAN NASIONAL ) TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012-2013 dijadwalkan mulai 6 Mei 2013 sampai dengan 8 Mei 2013 serta jadwal ujian susulan mulai 13 Mei 2013 sampai 15 Mei 2013.
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
No.
|
Jenis UN
|
Hari dan Tanggal
|
Pukul
|
Mata Pelajaran
|
1.
|
UN
|
Senin, 6 Mei 2013
|
08.00 – 10.00
|
Bahasa Indonesia
|
UN Susulan
|
Senin, 13 Mei 2013
| |||
2.
|
UN
|
Selasa, 7 Mei 2013
|
08.00 – 10.00
|
Matematika
|
UN Susulan
|
Selasa, 14 Mei 2013
| |||
3.
|
UN
|
Rabu, 8 Mei 2013
|
08.00 – 10.00
|
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
|
UN Susulan
|
Rabu, 15 Mei 2013
|
Jumat, 14 Desember 2012
TERNYATA, TAHUN 2013 GAJI PNS TIDAK JADI NAIK
Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar mengungkapkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan dipastikan tidak mengalami kenaikan. Padahal pemerintah sudah berjanji menaikkan gaji PNS hingga 7% di 2013.
"Gaji pokok (PNS) tahun depan hampir pasti tidak naik," kata Azwar
dalam sambutannya diacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah bebas dari Korupsi Kementerian ESDM, Jumat (14/12/2012).
Dikatakan Azwar, dirinya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar ada kenaikan gaji pokok tahun depan sebesar 7-8%, namun tidak bisa. "Saya minta kenaikan 7-8% kepada Menteri Keuangan, tapi ngak berani," tandas Azwar.
Pemerintah berjanji akan menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) lebih tinggi bagi abdi negara golongan rendah. Pemerintah telah mematok, mulai tahun depan kenaikan gaji PNS maksimal 7%. Adapun alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 241,1 triliun telah naik 13,6% dibandingkan alokasi tahun 2012 atau meningkat Rp 28,9 triliun.
Dikatakan Azwar, dirinya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar ada kenaikan gaji pokok tahun depan sebesar 7-8%, namun tidak bisa. "Saya minta kenaikan 7-8% kepada Menteri Keuangan, tapi ngak berani," tandas Azwar.
Pemerintah berjanji akan menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) lebih tinggi bagi abdi negara golongan rendah. Pemerintah telah mematok, mulai tahun depan kenaikan gaji PNS maksimal 7%. Adapun alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 241,1 triliun telah naik 13,6% dibandingkan alokasi tahun 2012 atau meningkat Rp 28,9 triliun.
(koranFB/14/12/12)
Kurikulum 2013 Baru, Guru Juga Harus Dilatih
Pemerintah harus memastikan guru telah dilatih sebelum kurikulum baru berlaku serta harus ada evaluasi dari pelatihan tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak terjebak pada target kurikulum yang sempurna karena sebuah kurikulum yang bagus jika ditangani oleh guru yang tidak mampu, maka kesempurnaan itu tidak akan ada gunanya.
Oleh karena itu, pelatihan guru sebelum kurikulum itu dimulai menjadi
penting untuk dilakukan. Namun diperlukan komitmen pemerintah yang
didukung oleh peran aktif pemerintah daerah, organisasi profesi guru dan
juga organisasi non profit untuk melatih sedikitnya 45 ribu guru yang
akan dilatih sebagai Guru Utama (master teacher). Pemerintah dan segenap
pihak lain itu harus memastikan bahwa guru-guru yang akan dilatih tidak
salah sasaran.
“Kita tidak usah berdebat terlalu banyak kenapa, bagaimana dan kapan (kurikulum itu dilaksanakan). Kesempurnaan kurikulum itu nomor dua, pastikan dulu pelatihan guru,” kata
Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, pada Workshop CSR Paud di Jakarta, belum lama ini.
Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud ini menjelaskan, setelah ada pelatihan, pemerintah selanjutnya harus membangun sistem pendukung pra pelatihan. Sistem tersebut ialah adanya pengawasan bagi guru apakah materi pelatihan sudah mampu dipraktikkan dalam pola pengajaran mereka. Fasli meminta peran kelompok kerja guru, forum musyawarah guru mata pelajaran dan organisasi profesi guru mulai pusat hingga ke cabang untuk dapat memastikan guru yang sudah dilatih ini mampu mempraktikkannya.
Berdasarkan data, Kemendikbud sendiri berencana akan melatih kurikulum baru bagi guru hanya dalam waktu enam bulan. Menanggapi hal ini, Fasli menyatakan, pelatihan itu harus berbeda dengan pelatihan guru sebelumnya. Waktu pelatihannya pun jangan hanya sekali namun harus secara berkelanjutan. “Pelatihan itu harus dibuat dengan sistem yang canggih. Pastikan sesudah pelatihan itu guru mempunyai keterampilan yang memadai yang didukung dengan support system,” tambahnya.
Pemerintah juga harus mempunyai pusat pelayanan terpadu sehingga jika ada guru yang menemui kesulitan ketika mempraktikkan kurikulum itu mereka dapat mengadukannya melalui telepon, pesan pendek maupun pesan elektronik di waktu kapan pun. Sementara itu, lembaga dan universitas pencetak lulusan guru ini pun semestinya mendukung dengan pelatihan guru dengan sarana dan prasarana yang mereka punyai.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, strategi implementasi kurikulum yang akan dilakukan pemerintah memang salah satunya adalah pelatihan guru dengan program master teacher. Program ini artinya guru-guru yang berprestasi dan memilki kinerja baik akan dilatih juga oleh para guru dan kepala sekolah yang juga berprestasi, mempunyai kemampuan yang memadai dan hasil anak didiknya bagus. “Guru tidak akan diambil dari kota besar namun dari mana saja. Hasil UKA dan UKG serta sertifikasi akan menjadi pertimbangan,” jelasnya di gedung Kemendikbud.
Mengenai penghapusan mata pelajaran, terangnya, guru tidak perlu khawatir akan ada pemgurangan jumlah guru di Indonesia atas kurikulum baru ini. Pasalnya, dari guru-guru yang ada saat ini mereka akan dilatih untuk mempunyai kemampuan untuk menguasai lebih dari satu mata pelajaran. “Jadi jangan khawatir jika ada siswa yang tidak memilih mata pelajaran tertentu maka jumlah tatap mukanya berkurang dan guru tidak akan mempunyai sertifikat. Karena misalnya guru mampu mengajar Bahasa A dan B. bisa saja yang A sedikit peminatnya akhirnya dia mengajar Bahasa B. ini nanti juga akan diatur lebih lanjut. Jadi guru tidak perlu khawatir,” tuturnya.
“Kita tidak usah berdebat terlalu banyak kenapa, bagaimana dan kapan (kurikulum itu dilaksanakan). Kesempurnaan kurikulum itu nomor dua, pastikan dulu pelatihan guru,” kata
Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, pada Workshop CSR Paud di Jakarta, belum lama ini.
Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud ini menjelaskan, setelah ada pelatihan, pemerintah selanjutnya harus membangun sistem pendukung pra pelatihan. Sistem tersebut ialah adanya pengawasan bagi guru apakah materi pelatihan sudah mampu dipraktikkan dalam pola pengajaran mereka. Fasli meminta peran kelompok kerja guru, forum musyawarah guru mata pelajaran dan organisasi profesi guru mulai pusat hingga ke cabang untuk dapat memastikan guru yang sudah dilatih ini mampu mempraktikkannya.
Berdasarkan data, Kemendikbud sendiri berencana akan melatih kurikulum baru bagi guru hanya dalam waktu enam bulan. Menanggapi hal ini, Fasli menyatakan, pelatihan itu harus berbeda dengan pelatihan guru sebelumnya. Waktu pelatihannya pun jangan hanya sekali namun harus secara berkelanjutan. “Pelatihan itu harus dibuat dengan sistem yang canggih. Pastikan sesudah pelatihan itu guru mempunyai keterampilan yang memadai yang didukung dengan support system,” tambahnya.
Pemerintah juga harus mempunyai pusat pelayanan terpadu sehingga jika ada guru yang menemui kesulitan ketika mempraktikkan kurikulum itu mereka dapat mengadukannya melalui telepon, pesan pendek maupun pesan elektronik di waktu kapan pun. Sementara itu, lembaga dan universitas pencetak lulusan guru ini pun semestinya mendukung dengan pelatihan guru dengan sarana dan prasarana yang mereka punyai.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, strategi implementasi kurikulum yang akan dilakukan pemerintah memang salah satunya adalah pelatihan guru dengan program master teacher. Program ini artinya guru-guru yang berprestasi dan memilki kinerja baik akan dilatih juga oleh para guru dan kepala sekolah yang juga berprestasi, mempunyai kemampuan yang memadai dan hasil anak didiknya bagus. “Guru tidak akan diambil dari kota besar namun dari mana saja. Hasil UKA dan UKG serta sertifikasi akan menjadi pertimbangan,” jelasnya di gedung Kemendikbud.
Mengenai penghapusan mata pelajaran, terangnya, guru tidak perlu khawatir akan ada pemgurangan jumlah guru di Indonesia atas kurikulum baru ini. Pasalnya, dari guru-guru yang ada saat ini mereka akan dilatih untuk mempunyai kemampuan untuk menguasai lebih dari satu mata pelajaran. “Jadi jangan khawatir jika ada siswa yang tidak memilih mata pelajaran tertentu maka jumlah tatap mukanya berkurang dan guru tidak akan mempunyai sertifikat. Karena misalnya guru mampu mengajar Bahasa A dan B. bisa saja yang A sedikit peminatnya akhirnya dia mengajar Bahasa B. ini nanti juga akan diatur lebih lanjut. Jadi guru tidak perlu khawatir,” tuturnya.
(koranFB/14/12/12)
DPR: Mengubah Kurikulum Pendidikan Tidak Mudah
Anggota Komisi X DPR Nasrullah Larada mempertanyakan niat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk memberlakukan kurikulum 2013.
Menurut Nasrullah, perubahan kurikulum tidaklah semudah membalik tangan. Diperlukan kajian serius yang melibatkan berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, pendidik, dan lapisan masyarakat penyelenggara pendidikan.
Menurutnya, rencana Kemendikbud
mengubah kurikulum perlu dikritisi serius, serta perlu dilakukan uji
coba. Ada beberapa poin penting dalam rancangan perubahan kurikulum.
Pertama, tematik. Dalam kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebenarnya juga ada model pengajaran tematik.
Model itu dilakukan di beberapa sekolah, namun dalam realisasinya kurang berhasil. Karena, untuk menerapkan hal tersebut butuh tenaga pendidik yang handal, dan memahami mata pelajaran secara tuntas.
"Tidak semua guru kita bisa mencapai kualitas yang dibutuhkan," ujarnya, Kamis (13/12/2012).
Mengenai rencana penghapusan mata pelajaran IPA dan IPS serta digabung ke Bahasa Indonesia, Nasrullah menilai perlu menyatukan pemahaman terhadap UU Sisdiknas.
"Karena, pada pasal 37, UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Kurikulum Tingkat Dasar dan Menengah minimal ada IPS, IPA, dan lain-lain. Jangan sampai karena faktorkKeinginan Menteri, UU ditabrak," tuturnya.
Nasrullah menyarankan, sebelum diterapkan, perlu dilakukan pelatihan guru yang berjumlah sekitar 2,9 juta orang.
Pertama, tematik. Dalam kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebenarnya juga ada model pengajaran tematik.
Model itu dilakukan di beberapa sekolah, namun dalam realisasinya kurang berhasil. Karena, untuk menerapkan hal tersebut butuh tenaga pendidik yang handal, dan memahami mata pelajaran secara tuntas.
"Tidak semua guru kita bisa mencapai kualitas yang dibutuhkan," ujarnya, Kamis (13/12/2012).
Mengenai rencana penghapusan mata pelajaran IPA dan IPS serta digabung ke Bahasa Indonesia, Nasrullah menilai perlu menyatukan pemahaman terhadap UU Sisdiknas.
"Karena, pada pasal 37, UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Kurikulum Tingkat Dasar dan Menengah minimal ada IPS, IPA, dan lain-lain. Jangan sampai karena faktorkKeinginan Menteri, UU ditabrak," tuturnya.
Nasrullah menyarankan, sebelum diterapkan, perlu dilakukan pelatihan guru yang berjumlah sekitar 2,9 juta orang.
(koranFB/14/12/12)
Sistem Uang Pensiun PNS Bakal Diubah Mulai 2014
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) tengah mengkaji aturan baru terkait pemberian pensiun PNS. Rencananya kajian ini dipersiapkan untuk dapat dilaksanakan di 2014 mendatang.
"Ini kita buat grand design saya harap segera dibuat roadmap-nya,
supaya 2014 sudah bisa mulai diterapkan," ujar Menteri PAN RB Azwar
Abubakar saat ditemui di tengah Seminar Pensiun di Hotel Borobudur,
Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Azwar menyatakan aturan baru pemberian pensiun menggunakan sistem fully funded. Maksudnya, PNS yang menanggung dana pensiunnya sejak dini.
"Misalnya ingin pensiun Rp 10-20 juta per bulan, jadi ditabung dari sekarang. Jadi tergantung dia mau hidup layaknya bagaimana," jelas Azwar.
Sistem baru tersebut akan mengganti sistem pay as you go yang kini diterapkan dalam pembayaran pensiun. Sistem ini membuat para PNS menerima hanya sedikit pada masa tuanya.
"Jadi ini terlalu sedikit, ini pendekatan lama, dengan kata lain dibayar apa adanya," ujar Azwar.
Azwar mengharapkan roadmap aturan pensiun ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat sehingga bisa dilaksanakan di 2014. Hal ini dapat mengurangi beban negara untuk pembayaran pensiun.
"Sekarang ini menurut Taspen iuran dari yang diterima sekitar Rp 10 triliun per tahun tapi yang Taspen keluarkan Rp 60 triliun jadi jomplang Rp 50 triliun itu ditanggung pemeritnah, makanya kita akan ubah mau dapat banyak tabung banyak," tandasnya.
(koranFB/14/12/12)
Azwar menyatakan aturan baru pemberian pensiun menggunakan sistem fully funded. Maksudnya, PNS yang menanggung dana pensiunnya sejak dini.
"Misalnya ingin pensiun Rp 10-20 juta per bulan, jadi ditabung dari sekarang. Jadi tergantung dia mau hidup layaknya bagaimana," jelas Azwar.
Sistem baru tersebut akan mengganti sistem pay as you go yang kini diterapkan dalam pembayaran pensiun. Sistem ini membuat para PNS menerima hanya sedikit pada masa tuanya.
"Jadi ini terlalu sedikit, ini pendekatan lama, dengan kata lain dibayar apa adanya," ujar Azwar.
Azwar mengharapkan roadmap aturan pensiun ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat sehingga bisa dilaksanakan di 2014. Hal ini dapat mengurangi beban negara untuk pembayaran pensiun.
"Sekarang ini menurut Taspen iuran dari yang diterima sekitar Rp 10 triliun per tahun tapi yang Taspen keluarkan Rp 60 triliun jadi jomplang Rp 50 triliun itu ditanggung pemeritnah, makanya kita akan ubah mau dapat banyak tabung banyak," tandasnya.
(koranFB/14/12/12)
.bmp)
