MENATA ULANG PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus berkembang di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menata lembaga PAUD. Lembaga yang resmi akan mendapat bantuan, yang belum resmi tidak mendapat bantuan.

"Jika bantuan diberikan tanpa ada kejelasan status, kementerian khawatir hal itu akan memicu terjadinya penyimpangan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, saat menghadiri puncak gebyar PAUD, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Kebijakan tersebut penting untuk menjamin akses dan mutu PAUD yang tumbuh di atas pertisipasi masyarakat. Lembaga PAUD harus ditata, karena Pemerintah hanya akan memberikan bantuan pada institusi PAUD yang resmi, dan jelas keberadaanya, serta pelaksanaanya.

"Kita harus membantu mekanisme penataan lembaga PAUD sesederhana mungkin. Lakukan penataan agar lembaganya menjadi resmi," kata Nuh.

Soal tutor pendamping, dan guru TK yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar PAUD, kedepan akan diatur dalam Undang-undang (UU) Guru dan Dosen. Akan disiapkan standarnya, bukan sekadar dari kualifikasi pendidikan, tapi juga kompetensinya.

Kebijakan yang terkait dengan konten, isi dan bahan ajar. Kurikulum PAUD jelas tidak sama dengan kurikulum yang ada pada pendidikan dasar. Esensi PAUD merupakan sambungan neuron neuron synapse yang terdapat dalam sel otak.

"Jadi, sangat penting jika kegiatan dalam PAUD diisi dengan kegiatan yang merangsang reaksi fisik dan pengenalan lingkungan. Kurikulum PAUD harus ditata ulang. Sebab, PAUD bukan untuk memperkuat basis kognitif, tetapi lebih kepada menyiapkan sel-sel neuron dengan berbagai pergerakan fisik," katanya.

"Misalnya, PAUD akan mengajarkan tentang keTuhanan, interaksi sosial dan sebagainya. Suasana belajar yang menyenangkan, tapi semua harus seuai porsi dan keadaan, jika tidak nanti bisa stress. Kebijakan lainya, ketersediaan sarana dan prasarana. Tidak harus membangun gedung, karena kelas-kelas PAUD hanya sekitar 10-20 anak di setiap kelasnya," kata M.Nuh.