PEMERINTAH MEMBUKA ( TES ) SELEKSI CPNS BARU UNTUK UMUM ( 13.873 CPNS BARU DIBUTUHKAN )

Jakarta - Pemerintah kembali membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kali ini untuk pelamar umum. Izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan daerah sudah disahkan. Pendaftaran dilakukan Juli, sedangkan tes dihelat pada minggu ketiga Agustus.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin tersebut ditetapkan untuk 17 Instansi pemkab-pemkot, 3 instansi pemprov dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS bari dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah sebanyak 1.904 kursi. Sedangkan kuota untuk instansi pusat 11.733 kursi. Selain itu, ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulang di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sebanyak 236 kuris. Jadi, total ada 13.873 kursi CPNS baru.

Eko (Wamen PAN-RB) menegaskan, pengalokasian kuota itu tidak main-main. Kuota tersebut didistribusikan untuk formasi tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lain, misalnya sipir tahanan. Selain itu, di instansi pusat kuota tersebut juga dialokasikan untuk mengisi pos CPNS ikatan dinas. Posisi atau pos pekerjaan itu terbebas dari kebijakan moratorium CPNS baru.

Kemen PAN-RB bersama konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) mulai membuka pendaftaran CPNS baru formasi pelamar umum. Perincian teknis akan kami rapatkan tanggal 13 Juni 2012. Ada beberapa hal yang akan dirembuk dengan konsorsium itu. Antara lain, sisi teknis pembuatan soal ujian, pengadaan soal, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, pemeriksaan naskah jawaban, hingga pengumuman hasil ujian.

Pengumuman hasil ujian CPNS tahun ini diambil alih panitia pusat. Yakni, Kemen PAN-RB dan Konsorsium sepuluh PTN. Cara itu mengubah sistem lawas yang memasrahkan pengumuman kepada setiap instansi pusat maupun daerah. Sistem lama tersebut cenderung rawan manipulasi karena instansi berpeluan mengubah ketetapan hasil ujian. Pemerintah juga akan menggandeng sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Keterlibatan LSM diharapkan mampu menekan kerawanan kolusi. Selama ini, banyak dugaan bahwa CPNS yang lulus adalah titipan dari kerabat pejabat dan pejabat itu sendiri. Eko juga mengharapkan media massa ikut mengontrol pelaksanaan seleksi CPNS. (jawa pos)